Senin, 02 September 2013

Subsidi BBM:Kebijakan Transportasi yang paling Tidak Masuk Akal di Dunia?

indonesiafuel1 Subsidi BBM:Kebijakan Transportasi yang paling Tidak Masuk Akal di Dunia?
Di negara maju, pemerintah sering tidak cukup untuk menutupi eksternalitas yang diciptakan dari mengemudi.
Situasi yang lebih gawat muncul di negara berkembang, terutama di negara yang memproduksi minyak. Banyak pemerintahan yang tidak hanya tidak cukup memberikan pajak namun juga  mengeluarkan biaya pendapatan untuk mensubsidi bahan bakar dan menjaga harga gas tetap rendah. Akibatnya, pemerintah secara harfiah, membayari masyarakat untuk mengemudi.
Menurut sebuah studi baru-baru ini IMF, pada 2011,sebanyak  $ 480 milyar dihabiskan untuk subsidi bahan bakar. Ini setara dengan 0,3 persen dari GDP global, atau 0,9 persen dari pendapatan pemerintah di seluruh dunia, secara harfiah dihabiskan menjadi asap.
Implikasi subsidi ini sebagai berikut. Tidak hanya defisit anggaran akibat kenaikan beban anggaran, pertimbangkan juga biaya kesempatan menggunakan anggaran tersebut untuk hal-hal lain yang bisa dilakukan. Mengingat tingkat kemiskinan yang meluas dan pengangguran, Pemerintah dapat menghabiskan dana ini  untuk hal-hal lain seperti pendidikan, kesehatan perawatan, gizi, kesejahteraan sosial, pembangunan ekonomi, atau bahkan pemotongan pajak.
Selain buang-buang anggaran, masalah penganggaran tambahan timbul dari subsidi BBM. Seperti kita semua tahu, harga gas sangat fluktuatif. Ketika dunia harga minyak naik, demikian juga jumlah negara-negara subsidi seperti Indonesia harus keluarkan untuk menjaga harga rendah. ini menciptakan banyak ketidakpastian bagi pemerintah dan membuat perencanaan fiskal untuk masa depan sangat sulit.
Ada lebih banyak alasan mengapa kebijakan ini tidak masuk akal. Paling dasarnya, pengeluaran untuk subsidi BBM, secara keseluruhan,  akan menjadi lebih miskin. Alasannya adalah bahwa subsidi mengarahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan yang manfaat yang sebenarnya lebih rendah dari biaya melakukannya.
Juga secara makroekonomi, bagi negara-negara pengimpor minyak (yang mana Indonesia hari ini), mendorong konsumsi bahan bakar dan dengan demikian impor minyak dapat memperburuk defisit perdagangan dan menguras cadangan devisa. Tidak hanya itu, ketika subsidi adalah dihilangkan dari anggaran pemerintah, dan ditanggung oleh perusahaan energi,yang membuat produksi bahan bakar dan penyulingan kurang menguntungkan dan dapat mencegah pembangunan di sektor ini. Hal ini pada akhirnya akan merugikan perekonomian yang lebih luas, dan pada gilirannya mungkin memerlukan subsidi lebih besar.
Juga, membayar orang mendorong menciptakan kemacetan lalu lintas. Di Jakarta, kemacetan lalu lintas merupakan proporsi yang epik. Kota-kota di Indonesia juga semakin ramai karena tingginya jumlah kendaraan di jalan. Jelas kebijakan ini tidak ada bersahabat dengan kualitas udara. Subsidi BBM menyebabkan polusi udara lokal bertambah, yang secara langsung memberikan kontribusi untuk menurunnkan kualitas kesehatan. Subsidi yang dikeluarkan untuk meracuni warganya, selain itu juga peningkatan emisi GRK, dari konsumsi bahan bakar yang tinggi, dapat membahayakan tujuan pemerintah Indonesia pada pengurangan emisi GRK yang sudah menjadi dideklarasikan di forum internasional untuk mengurangi 26% dengan anggaran nasional. Juga, subsidi membahayakan upaya untuk penghematan sumber daya. Hal ini juga dapat menahan masyarakat untuk membeli kendaraan hemat bahan bakar.
Subsidi bahan bakar dapat menyebabkan penurunan yang cepat dari sumber daya  terbatas, yaitu minyak itu sendiri. Subsidi BBM juga menciptakan insentif bagi penyelundupan, dari negara subsidi tinggi ke negara yang bersubsidi rendah. Ini tersebar luas di berbagai daerah.
Tapi kepada siapa subsidi BBM mengalir? IMF menghitung bahwa, untuk negara berpenghasilan menengah, 61 persen bahan bakar subsidi aliran ke atas 20 persen dari distribusi pendapatan, bahkan dengan mempertimbangkan fakta bahwa subsidi mengurangi harga barang yang dikonsumsi oleh masyarakat miskin. Apakah kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang mengalihkan dana dari masyarakat sangat miskin ke elit? Jika kita peduli tentang keadilan dasar, bagaimana dengan memperluas pendidikan gratis, penyediaan layanan kesehatan bersubsidi?

fuel subsidies1 Subsidi BBM:Kebijakan Transportasi yang paling Tidak Masuk Akal di Dunia? 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar